Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah (HES)

 PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

 

Latar Belakang

Arah konsentrasi pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini mengandung pengertian bahwa pembangunan nasional tidak semata-mata hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, dan kesehatan, tetapi juga kepuasan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan terpenuhinya rasa keadilan. Pembangunan harus merata di seluruh tanah air, dan diselenggarakan bukan hanya untuk kepentingan lapisan masyarakat tertentu tetapi juga harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana bidang pendidikan adalah salah satu bidang yang harus dikembangkan.

 

Salah satu sasaran pengembangan bidang pendidikan nasional, dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh, adalah pembangunan di bidang pendidikan nasional. Pemerintah dalam hal ini menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan pada tanggal 2 Mei 2002. Lebih fokus lagi setelah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa: ”Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dalam rangka pengembangan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, budi pekerti luhur, pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

 

Menyadari kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang mengarah kepada pembinaan dan pengembangan profesi, maka Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi merasa bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan tersebut, dan dengan ini bermaksud membuka salah satu Prodi yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu: Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

 

Visi, Misi dan Tujuan

Visi :

Menjadi  Program Studi S1 yang unggul dan kompetitif di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang Berlandaskan Ajaran Ahlusunnah wal Jamaah.

 

Misi Prodi Hukum Ekonomi Syariah adalah :

  1. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemantapan akidah, kedalaman spritual, keluasan ilmu dan kematangan profesional.
  2. Menyelenggarakan program pendidikan yang dinamis dalam ranah ilmu hukum dan ekonomi syariah.
  3. Menyelenggarakan penelitian dan kajian keilmuan syariah khususnya bidang hukum ekonomi yang berkembang di masyarakat.
  4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam ranah hukum ekonomi syariah berdasarkan hasil pembelajaran dan penelitian yang dikembangkan.

 

Tujuan Prodi Hukum Ekonomi Syariah adalah:

  1. Menghasilkan Sarjana Hukum Islam (SHI.) yang memiliki kemantapan aqidah, kedalaman spritual, keluasan ilmu , dan kematangan profesional.
  2. Menghasilkan Sarjana Hukum Islam yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan-persoalan Hukum Islam yang berkembang  di masyarakat serta memiliki sikap proaktif dan terbuka dalam melakukan pembaruan hukum ekonomi syariah.
  3. Menghasilkan Sarjana Hukum Islam yang menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.
  4. Menghasilkan Sarjana Hukum Islam yang dapat mengawal dan sekaligus mengembangkan bisnis syariah agar tetap berada dalam garis hukum syariah.
  5. Menghasilkan praktisi dalam bidang hukum dan ekonomi syariah yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global.

 

PROFIL LULUSAN 

Profil lulusan dan kompetensi Prodi Hukum Ekonomi Syariah adalah :

  1. Tenaga ahli pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga Keuangan Syariah, baik Perbankan Syariah maupun non Perbankan Syariah, seperti: Takaful (Asuransi syariah), Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dll.
  2. Hakim Pengadilan Agama yang menyelesaikan perkara ekonomi/bisnis syariah
  3. Sebagai Tenaga ahli penyuluh masyarakat di bidang  penerapan syariah di Departemen Agama .
  4. Sebagai Notaris Syariah melalui Magister Kenotariatan.
  5. Sebagai konsultan/ hakam/ muslihu dzat al-bain/ advokat dalam bidang hukum ekonomi syariah melalui pendidikan khusus advokat.
  6. Pelaku ekonomi/bisnis syariah